Kita harus menjelajahi sejarah di balik lahirnya konstitusi Jepang sebelum menggali ke dalam kehidupan sistem politik dalam dan luar negeri yang ada di Jepang . sistem monarki konstitusional adalah sistem yang digunakan oleh negara seperti Jepang.
Lembaga negara di Negara Jepang 1. Kaisar 2. Kabinet 3. Dewan Negara 4. Dewan Audit 5. Mahkamah Agung 6. Mahkamah Acusador Jepang juga menggunakan sister kepartaian seperti 1. Partai Demokrat Liberal 2. Partai Sosialis Demokrat 3. Partai Sosialis 4. Partai Komunis 5. Komeito Sistem militerisme dan totalitarianisme adalah sistem yang dipakai oleh negara Jepang . Jadi sistem ini juga ia memainkan peran dalam pecahnya Perang Dunia Kedua dan kehancuran dari negara Jepang itu sendiri. Alhasil, pada penyusunan Konstitusi (UUD) Jepang dan berisi tentang hal-hal yang meminimalkan terjadinya kembali ke militerisme, seperti yang ditunjukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Jepang pada tahun 1947. Slot Game Online. Baca Selengkapnya :Kondisi Politik di Malaysia 
Lembaga negara di Negara Jepang
Kaisar yang menyusun badan atau lembaga negara di Jepang , Dewan Menteri, dewan Badan Pemeriksa Mahkamah Agung Negara, dan Mahkamah Pendakwa. Slot Game Online. 1. Kaisar kaisar sebagai simbol negara dan kesatuan bangsa, tetapi sebaliknya kaisar tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Slot Game Online. 2. Kabinet termasuk didalamnya anggota dari menteri dan berkepala oleh Perdana Menteri, yang ditunjuk langsung oleh anggota Dewan Negara yang bertugas untuk memegang, serta pelaksanaan kewenangan dalam pemerintahan. Slot Game Online. 3. Dewan Negara Dewan Negara terdiri dari dua kamar, DPR dan Senat. kedua kamar ini adalah lembaga kekuasaan tertinggi Dewan Negara politik dalam negeri dan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenangan dalam penyusunan undang-undang. jangka waktu jabatan dari anggota DPR adalah empat tahun, tetapi anggota Senat selama enam tahun. 4. Dewan Audit Dewan audit memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai hal pendapatan dan pengeluaran negara. Untuk kabinet, hasil dari laporan pemeriksaan untuk pajak tahun beriktnya akan diberikan kepada dewan negara secara sejalan. Slot Game Online. 5. Mahkamah Agung anggota kabinet tidak dapat mempengaruhi atau menentukan jalannya sidang, walaupun dalam kenyataannya Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh kabinet. Mahkamah Agung terdiri dari ketua Mahkamah Agung politik luar negeri dan hakim yang jumlahnya telah ditentukan oleh hukum dan memiliki wewenang untuk menentukan apakah benar atau tidaknya sebuah hukum, peraturan, tekad, atau tindakan pemerintah. 6. Mahkamah Acusador hakim yang telah meminta untuk dipecat nantinya akan diadili oleh Mahkamah Acusador karena badan inilah yang berwenang untuk mengadili mereka. Pengadilan jaksa yang dibuat oleh Dewan Negara Slot Game Online. Sistem partai politik di Jepang juga akan dibahas disini. Sehubungan dengan partai-partai itu adalah sebagai berikut, seperti dikutip dari: 1. Partai Demokrat Liberal Dukungan ekonomi yang besar dari pihak yang berkuasa membuat Partai Demokrat Liberat adalah partai konservatif dan pro-bisnis ini mengalami keberhasilan dalam aspek ekonomi. Slot Game Online. 2. Partai Sosialis Demokrat Partai Sosial Demokrat adalah partai yang anggotanya mewakili 2 juta, yang berasal dari federasi buruh, yang sebagian besar pekerja kasar yang berasal dari perusahaan swasta. Slot Game Online. 3. Partai Sosialis Berasal dari PSOE para buruh yang membentuk perkumpulan - perkumpulan menjadi serikat. Slot Game Online. 4. Partai Komunis Partai Komunis adalah partai yang berasal sekelompok orang yang memiliki komunisme kecil dan sulit yang contohnya adalah serikat pekerja tertentu. Slot Game Online. 5. Komeito Komeito adalah pihak yang memenangkan dukungan dari para anggota Soka Gakkai. Biasanya karena mereka memiliki pendapatan rendah di kota-kota yang tidak memiliki hubungan dengan lembaga atau perusahaan besar menyebabkan untuk sekelompok orang yang memiliki komunisme kecil dan sulit. untuk mendapat dukungan. Slot Game Online.
1 Comment
|